egapaundra.com

JAKARTA – Anggota Komisi III Ruhut Sitompul menantang nyali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Kabareskrim Mabes Polri Komjen Susno Duadji. Bukti rekaman yang dimiliki KPK bahwa Susno diduga menerima Rp 10 miliar, dinilainya, bisa menjadi dasar KPK untuk melakukan pemeriksaan.

“Sebenarnya siapa cicak, siapa buaya? Bapak-bapak (KPK) itu buaya, Truno (Polri) itu cicak. Tapi kenapa tidak punya nyali? Di mana nyali kalian dengan Susno,” kata politisi Demokrat ini, saat melakukan pendalaman pada rapat dengar pendapat dengan KPK, Rabu (4/11).
(continue reading…)

JAKARTA - Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Pol Susno Duaji masih aktif menjalankan tugasnya sebagai Kabareskrim. “Sampai sekarang beliau masih aktif. Kapolri bilang masih menunggu hasil pemeriksaan TPF (tim pencari fakta kasus Bibit-Chandra),” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Nanan Sukarna dalam keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (4/11). Ia didampingi Kadiv Binkum Polri Brigjen Pol Budi Gunawan.

Nama Susno berulang kali disebut dalam rekaman pembicaraan antara Anggodo Widjojo, adik buronan Komisi Pemberantasan Korupsi, Anggoro Widjojo, dan sejumlah orang. Rekaman itu diperdengarkan di sidang Mahkamah Konstitusi kemarin.  Pascadiputarnya rekaman itu ada wacana agar Susno dicopot dari jabatannya.
(continue reading…)

JAKARTA – Penyidik Bareskrim Polri masih belum dapat menetapkan Anggodo Widjojo, tokoh sentral dalam rekaman hasil penyadapan KPK, sebagai tersangka.

Polisi beralasan masih belum menemukan alat bukti yang cukup terkait keterlibatan Anggodo dalam kasus dugaan rekayasa dan kriminalisasi terhadap KPK. Anggodo sudah diperiksa oleh penyidik Polri sejak pukul 23.00, Selasa (3/11).
(continue reading…)

JAKARTA – Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menjelaskan alasan penyadapan yang dilakukan lembaganya terhadap Anggodo Widjojo.

Anggodo adalah adik kandung Anggoro Widjojo, tersangka kasus dugaan suap dalam proyek pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan. Anggoro saat ini menjadi buron KPK karena melarikan diri ke luar negeri. Tumpak mengatakan, penyadapan yang dilakukan terhadap telepon Anggodo dengan tujuan untuk menelisik keberadaan Anggoro.
(continue reading…)

JAKARTA – Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penyadapan kembali dipertanyakan. Sejumlah anggota Komisi III DPR meminta KPK berhati-hati dengan kewenangannya tersebut.

Pasal 12 UU nomor 30 tahun 2002 mengenai KPK memberikan kewenangan pada KPK untuk melakukan penyadapan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Anggota Komisi III, Dewi Asmara, mengatakan, KPK harus membedakan penyadapan untuk kepentingan pribadi dan institusi.
(continue reading…)